Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat ○ mohon maaf untuk saat ini wibesite sedang dalam perbaikan ○

Berita JDIH

Bagian Hukum menghadiri desk pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)

Bagian Hukum menghadiri desk pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM  (KKP HAM)

Semarang, 20 Februari 2025 Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait menghadiri desk pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM di ruang rapat Gedung Merah Putih BPKAD Lt. 10 Komplek Perkantoran Gubernur Jawa Tengah. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya. Sedangkan maksud diselenggarakan desk adalah untuk meneliti kelengkapan data dukung pemenuhan formulir isian indikator pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2025.