Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat ○ mohon maaf untuk saat ini wibesite sedang dalam perbaikan ○

Home Dasar Hukum

Dasar Hukum JDIH

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2012

Tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Sumber : JDIH Nasional
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Sumber : JDIH Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Sumber : JDIH
Peraturan Bupati Blora

Nomor : 65 Tahun 2014

Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora
Sumber : JDIH
Keputusan Bupati Blora

Nomor : 183.4/ 4 /2020

Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora
Sumber : JDIH

Kategori Produk Hukum

  • Peraturan Daerah (263)
  • Peraturan Bupati (668)
  • Surat Keputusan (57)
  • Terjemahan Produk Hukum (3)
  • Ranperda (62)
  • Naskah Akademik (25)
  • Abstrak (106)
  • Peraturan Desa (99)
  • SOP (2)
  • Putusan Pengadilan (13)
  • Peraturan Kepala Desa (32)
  • Perjanjian (35)
  • Surat Edaran (87)
  • Instruksi Bupati (0)
  • Pengkajian Hukum (0)
  • Penelitian Ilmiah (0)
  • Buku Hukum (0)
  • Surat Keputusan Kepala Desa (13)

    • Berita Terkini

    Koordinasi Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mengusung tema: “Satu Data Hukum: Langkah Strategis Integrasi Dokumen Hukum Desa dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dalam Wadah JDIH Nasional.”

    Koordinasi Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mengusung tema: “Satu Data Hukum: Langkah Strategis Integrasi Dokumen Hukum Desa dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dalam Wadah JDIH Nasional.”

    Bupati Blora Teken Perjanjian Pinjaman Daerah Sebesar Rp215 Milyar

    Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Blora dan DInas Lingkungan Hidup