Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat ○ Surat Panggilan (Relaas) Ikrar Talak atas nama Untari Binti Rasim Alamat Dk. Kalirejo Rt 02/Rw 01 Desa Sumber Kec. Kradenan Kab. Blora. Untuk hadir besok pada hari Selasa, 2 April 2024 jam 09.00 WIB di Pengadilan Agama Blora ○ Surat Panggilan (Relaas) Ikrar Talak atas nama Nur Cahyati Binti Salim Alamat Ds. Gadon Rt 06/Rw 02 Kec. Cepu Kab. Blora. Untuk hadir besok pada hari Kamis, 28 Maret 2024 jam 09.00 WIB di Pengadilan Agama Blora ○ Surat Panggilan (Relaas) Ikrar Talak atas nama Manisih Binti Madri Alamat Ds. Sumurboto Rt 03/Rw 01 Kec. Jepon Kab. Blora. Untuk hadir besok pada hari Kamis, 28 Maret 2024 jam 09.00 WIB di Pengadilan Agama Blora ○ Surat Panggilan (Relaas) Ikrar Talak atas nama Yati Binti Pardi Alamat Ds. Jati Rt 01/Rw 04 Kec. Jati Kab. Blora. Untuk hadir besok pada hari Kamis, 28 Maret 2024 jam 09.00 WIB di Pengadilan Agama Blora ○ Surat Panggilan (Relaas) Ikrar Talak atas nama Yaimmatul Anisa Binti Sanyoto Alamat Ds. Cungkup Rt 01/Rw 01 Kec. Kunduran Kab. Blora. Untuk hadir besok pada hari Kamis, 28 Maret 2024 jam 09.00 WIB di Pengadilan Agama Blora ○

Berita JDIH

Penyuluhan/ Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM)

Penyuluhan/ Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM)

Blora, 12 Juni 2024 Bagian Hukum Setda Kab. Blora bersama Tim Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melaksanakan Penyuluhan/ Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) yang bertempat di Ruang Rapat Inspektorat. Acara dihadiri oleh unsur BUMD, Direktur Rumah Sakit dan Kepala OPD se Kabupaten Blora beserta Pejabat Pembuat Komitmen. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi tentang penerangan hukum terkait pengamanan pembangunan strategis daerah, serta menambah ilmu pengetahuan bagi pemegang anggaran terkait proyek strategis daerah.