Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat ○

Berita JDIH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA MENGHADIRI DESK KKP HAM 2024

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA MENGHADIRI DESK KKP HAM 2024

Solo, Bertempat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Prov. Jateng, Bagian Hukum Setda Kab. Blora pada hari Rabu, 28 Februari 2024 menghadiri desk Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda provinsi Jawa Tengah. Setiap kabupaten/kota akan dilakukan pendampingan oleh Biro Hukum dan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham dengan tujuan untuk  mempersiapkan pemenuhan data  Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2024. Penilaian KKP HAM di tahun 2024 adalah capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun 2023. Penilaian KKP Ham dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 terdiri dari 5 kreteria  dan 120 indikator. Dalam pemenuhan indikator tersebut dibutuhkan koordinasi dan intervensi perangkat daerah serta  stakeholder terkait guna memberikan pengaruh/perubahan bagi pemajuan HAM di masyarakat.