08 Agustus 2019   10:33 WIB

Rapat Pansus Membahas Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 8 Ranperda Kab. Blora Th 2018

Rapat Pansus Membahas Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 8 Ranperda Kab. Blora Th 2018

Rapat Pansus Membahas Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 8 Ranperda Kab. Blora Th 2018

Blora, Bagian Hukum Setda Kab. Blora dan Perangkat Daerah terkait menghadiri rapat Pansus di ruang rapat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 19 Nopember 2018 guna membahas tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018.

Rapat pansus ini dilaksanakan secara maraton untuk membahas 8  (delapan) ranperda hasil tindak lanjut fasilitasi Gubernur. 

Agenda rapat pansus I dimulai sejak pukul 11.00 WIB  dipimpin oleh Ketua Pansus Bapak H. Supardi membahas tindak lanjut fasilitasi Gubernur atas Ranperda : Penyelenggaraan Ibadah Haji; Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal; dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam rapat pansus I ada satu ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal yang belum bisa ditindaklanjuti dengan penetapan oleh Bupati karena anggota pansus masih membutuhkan konsultasi ke Gubernur dalam hal ini Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terkait hasil fasilitasi atas ranperda tersebut.  Dimana hasil fasilitasi ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal  subtansi yang diatur tidak sesuai dengan Pasal 10 UU No. 23 Th 2014 dan Pasal 3 PP No,5 Th 2007.  Untuk dua ranperda lainnya rapat pansus menerima penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur.

Agenda selanjutnya dilanjutkan dengan rapat pansus II dipimpin oleh Ibu Hj. Siti Nur Chanifah, S.Pd.I guna membahas tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur atas Ranperda : Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Kedua ranperda tersebut disetujui dan ditindaklanjuti sesuai  hasil fasilitasi.

Rapat pansus terakhir membahas 3 ranperda yang dipimpin oleh Bp. Moh. Sahari terkait ranperda : Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan Tanda daftar Perusahaan.

Dalam rapat pansus III terkait hasil fasilitasi ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan ditindaklanjuti dengan memuat penjelasan terkait prosedur penuntutan yang berlaku khusus untuk tipiring. Muatan tersebut disepakati dapat dimuat setelah mendapat persetujuan dari Tim Fasilitasi Ranperda di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Menurut kepala bidang pelayanan perizinan terpadu Bp. Wahyu Jatmiko, SSTP dengan diundangkannya PP no 24 th 2014 maka sudah tidak perlu lagi perda tentang Tanda daftar Perusahaan. Dalam PP tersebut telah mengatur dengan jelas dalam Pasal 26 huruf a  bahwa NIB berlaku sebagai TDP dan Pasal 27menyebutkan bahwa NIB merupakan pengesahan TDP dan NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB. Maka dengan berlakunya PP ini pelaksanaan perizinan  wajib dilakukan melalui OSS.

Ranperda tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan rapat pansus disetujui untuk ditetapkan. dw


Info